Dukung Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kapolres Solok Kota Tegaskan Netralitas Sebagai Anggota POLRI 

SOLOK KOTA -    Tahapan Pemilu (Pemilihan Umum) Serentak tahun 2024 telah dimulai pasca di launching pada 14 Juni 2022 lalu. 

Adapun dalam pelaksanaannya, ada 7 tahapan yang akan dilalui, yakni Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023 sampai 25 November 2023. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Cegah Kelangkaan, Polri Ungkap 6 Polda Usut Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM

Terkait pelaksanaan perhelatan akbar demokrasi itu, Kapolres Solok Kota AKBP Ahmad Fadilan, S.Si, M.Si, M.Sc, menyampaikan dukungan penuh agar terlaksananya demokrasi yang aman, damai, jujur demi melahirkan pemimpin yang berintegritas, berkualitas serta mampu membawa daerah dan negeri ini menjadi lebih baik kedepannya.

Kendati demikian, Dia juga menegaskan netralitas yang harus dijunjung tinggi sebagai aparat personil POLRI.

Baca juga: Tim dari Polres Solok Pastikan Distribusi BBM Lancar

Disebutkan Kapolres AKBP Ahmad Fadilan, bahkan meski dirinya baru memasuki dua minggu bertugas di Kota Beras Serambi Madinah itu, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kota Solok beserta jajaran anggota dua lembaga pelaksana Pemilu itu telah mengunjunginya dalam  rangka silaturahmi sekaligus membahas tentang persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 agar berjalan sukses, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

“Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta jajarannya sudah mengunjungi untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang periode dan tahapan-tahapan Pemilu serentak. Secara umum sebagai aparat negara penegak hukum, kita mengambil peran untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan proses-proses itu berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai aturan, ” ungkap Fadilan, sapaan akrab perwira Polisi kelahiran Palembang, 9 Februari 1978 itu.

Baca juga: Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Disebutkan Fadilan, piranti atau struktur aturan hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilu itu sudah lengkap dan jelas, maka tugas POLRI adalah untuk memastikan proses yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan jikapun ada dugaan terjadi pelanggaran ataupun penyelewengan, ditambahkan mantan pejabat PS Kasubbag Bankuminter Bagjatinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter POLRI itu, disana juga ada Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang mana POLRI menjadi salah satu unsur bersama Bawaslu, dan pihak Kejaksaan untuk bekerjasama dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilu.

Selain penegakan hukum, yang tidak kalah pentingnya, seluruh unsur terkait secara bersama-sama berupaya mencegah dengan melakukan sosialisasi hukum dan aturan. Terlebih yang menjadi tantangan, menurut Fadilan, potensi adanya bakal calon incumben yang akan ikut bertarung dalam pemilihan serentak tersebut.

Baca juga: Buka Rakernis Gabungan, Kapolri Harapkan Polri Presisi jadi Lompatan Jauh

“Kita berharap prosesnya berjalan sesuai aturan, patuh hukum serta tidak masuk angin. Karena dari proses yang benar In syaa Allah juga akan melahirkan pimpinan yang benar, berintegritas dan legitimate. Sesuai ungkapan para ahli, dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas harus dari proses yang juga berkualitas dengan menjunjung tinggi integritas. Pemimpin itu adalah produk masyarakat Jadi jika masyarakat itu sudah baik, maka In syaa Allah pimpinan terpilih juga akan baik dan sebaliknya, ” pungkas AKBP Ahmad Fadilan.  (Amel)